Sejarah Taman Siswa
Taman Siswa berdiri pada tanggal 3 Juli 1922, Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yangmenggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita citanya. Bagi Tamansiswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb; sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.Bebicara Taman Siswa tidak bisa lepas dari pendirinya yaitu Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal dengan Ki Hajar Dewantara.
Beliau mendirikan Taman Siswa
bertujuan untuk pendidikan pemuda
Indonesia dan juga sebagai alat
perjuangan bagi rakyat Indonesia.
Tujuan Taman Siswa adalah membangun
anak didik menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, merdeka lahir batin,
luhur akal budinya, cerdas dan
berketerampilan, serta sehat jasmani
dan rohaninya untuk menjadi anggota
masyarakat yang mandiri dan
bertanggung jawab atas kesejahteraan
bangsa, tanah air, serta manusia pada
umumnya. Meskipun dengan susunan
kalimat yang berbeda namun tujuan
pendidikan Taman Siswa ini sejalan
dengan tujuan pendidikan nasional.
A. BERDIRINYA TAMAN SISWA
Tamansiswa berdiri pada 3 Juli 1922,
pendirinya adalah Raden Mas Soewardi
Soeryaningrat atau yang biasa dikenal
dengan Ki Hajar Dewantara. Awal
pendirian Taman Siswa diawali dengan
ketidakpuasan dengan pola pendidikan
yang dilakukan oleh pemerintah
kolonial, karena jarang sekali negara
kolonial yang memberikan fasilitas
pendidikan yang baik kepada negara
jajahannya. Seperti yang dikatakan oleh
ahli sosiolog Amerika “pengajaran
merupakan dinamit bagi sistem kasta
yang dipertahankan dengan keras di
dalam daerah jajahan”.
Gambar: Ki Hajar Dewantara
Oleh sebab itu maka didirikanlah Taman
Siswa, berdirinya Taman Siswa
merupakan tantangan terhadap politik
pengajaran kolonial dengan mendirikan
pranata tandingan. Taman Siswa adalah
badan perjuangan kebudayaan dan
pembangunan masyarakat yang
menggunakan pendidikan dalam arti
luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi
Taman Siswa, pendidikan bukanlah
tujuan tetapi media untuk mencapai
tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan
manusia Indonesia yang merdeka lahir
dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya
tidak dijajah secara fisik, ekonomi,
politik, dsb, sedangkan merdeka secara
batiniah adalah mampu mengendalikan
keadaan.
Dengan proses berdirinya Taman Siswa
Ki Hajar Dewantara telah
mengesampingkan pendapat
revolusioner pada masa itu, tetapi
dengan seperti itu secara langsung
usaha Ki Hajar merupakan lawan dari
politik pengajaran kolonial. Lain dari
pada itu kebangkitan bangsa-bangsa
yang dijajah dan perlawanan terhadap
kekuasaan kolonial umumnya disebut
dengan istilah nasionalisme atau paham
kebangsaan menuju kemerdekaan.
Taman Siswa mencita-citakan
terciptanya pendidikan nasional, yaitu
pendidikan yang beralas kebudayaan
sendiri. Dalam pelaksanaanya
pendidikan Taman Siswa akan mengikuti
garis kebudayaan nasional dan
berusaha mendidik angkatan muda di
dalam jiwa kebangsaan.
Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan
berdasar Sistem Among, yaitu suatu
sistem pendidikan yang berjiwa
kekeluargaan dan bersendikan kodrat
alam dan kemerdekaan. Dalam sistem
ini setiap pendidik harus meluangkan
waktu sebanyak 24 jam setiap harinya
untuk memberikan pelayanan kepada
anak didik sebagaimana orang tua yang
memberikan pelayanan kepada
anaknya.
Sistem Among tersebut berdasarkan
cara berlakunya disebut Sistem Tut Wuri
Handayani. Dalam sistem ini orientasi
pendidikan adalah pada anak didik, yang
dalam terminologi baru disebut Student
Centered. Di dalam sistem ini
pelaksanaan pendidikan lebih
didasarkan pada minat dan potensi apa
yang perlu dikembangkan pada anak
didik, bukan pada minat dan
kemampuan apa yang dimiliki oleh
pendidik. Apabila minat anak didik
ternyata akan ke luar “rel” atau
pengembangan potensi anak didik di
jalan yang salah maka pendidik berhak
untuk meluruskannya.
Gambar: Logo Taman Siswa
Untuk mencapai tujuan pendidikannya,
Taman Siswa menyelanggarakan kerja
sama yang selaras antar tiga pusat
pendidikan yaitu lingkungan keluarga,
lingkungan perguruan, dan lingkungan
masyarakat. Pusat pendidikan yang satu
dengan yang lain hendaknya saling
berkoordinasi dan saling mengisi
kekurangan yang ada. Penerapan sistem
pendidikan seperti ini yang dinamakan
Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem
Tripusat Pendidikan.
Pendidikan Tamansiswa berciri khas
Pancadarma, yaitu Kodrat Alam
(memperhatikan sunatullah),
Kebudayaan (menerapkan teori Trikon),
Kemerdekaan (memperhatikan potensi
dan minat maing-masing indi-vidu dan
kelompok), Kebangsaan (berorientasi
pada keutuhan bangsa dengan berbagai
ragam suku), dan Kemanusiaan
(menjunjung harkat dan martabat setiap
orang).
B. REAKSI PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP
TAMANSISWA
Taman Siswa bisa dianggap sebagai
tempat pemupukan kader masyarakat
Indonesia dimasa mendatang dan yang
sudah pasti akan berusaha pula untuk
menumbangkan kekuasaan kolonial.
Oleh karena itu pemerintah kolonial
berusaha untuk menghalang-halangi
perkembangan Taman Siswa khususnya,
dan sekolah-sekolah partikelir
umumnya. Sejak itu, Taman Siswa
menghadapi perjuangan asasi, melawan
politik pemerintah Hindia Belanda. Pada
tahun 1931 timbul pendapat dikalangan
orang Belanda yang memperingatkan
pemerintah, bahwa apabila tidak
diadakan peninjauan kembali, Taman
Siswa akan menguasai keadaan dalam
tempo sepuluh tahun.
Pemerintah konservatif Gubernur
Jenderal de jonge menyambut
kegelisahan orang Belanda dengan
mengeluarkan “ordonansi pengawasan”
yang dimuat dalam Staatsblad no. 494
tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan
dari ordonansi itu ialah memberi kuasa
kepada alat-alat pemerintah untuk
mengurus wujud dan isi sekolah-sekolah
partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri.
Sekolah partikelir harus meminta izin
lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-
gurunya harus mempunyai izin
mengajar. Rencana pengajaran harus
pula sesuai dengan sekolah-sekolah
negeri, demikian juga peraturan-
peraturannya. Ordonansi itu
menimbulkan perlawanan umum
dikalangan masyarakat Indonesia dan
dimulai oleh prakarsa Ki Hajar
Dewantara yang mengirimkan protes
lewat telegram kepada Gubernur
Jenderal di Bogor pada tanggal 1 Oktober
1932.
Pada tanggal 3 Oktober 1932 Ki Hajar
Dewantara mengirimkan maklumat
kepada segenap pimpinan pergerakan
rakyat, dan menjelaskan lebih lanjut
sikap yang diambil Taman Siswa. Aksi
melawan ordonansi ini disokong
sepenuhnya oleh 27 organisasi, antara
lain Istri sedar, PSII, Dewan Guru
Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi
Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan
Mahasiswa, PPPI, Partindo,
Muhammadiyah, dan lain-lainnya.
Golongan peranakan Arab dan Tionghoa
juga menyokong aksi ini. Pers nasional
tidak kurang menghantam ordonansi itu
melalui tajuk rencananya. Mohammad
Hatta sebagai pemimpin Pendidikan
Nasional Indonesia, menganjurkan
supaya mengorganisasi aksi yang kuat.
Pada bulan Desember 1932,
Wiranatakusumah, anggota Volksraad
mengajukan pertanyaan pada
pemerintah dan disusul pada bulan
Januari 1933 dengan sebuah usul
inisiatif.
Usul inisiatif yang disokong oleh kawan-
kawannya di Volksraad , berisi: menarik
kembali ordonansi yang lama serta
mengangkat komisi untuk
merencanakan perubahan yang tetap.
Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan
mengancam akan menarik wakil-
wakilnya dari dewan-dewan, apabila
ordonansi ini tidak dicabut pada tanggal
31 Maret 1933. Juga dikalangan para
ulama aksi melawan ordonansi sekolah
liar ini mendapat sambutan, terbukti
dengan adanya rapat-rapat
Persyarikatan Ulama di Majalengka dan
Ulama-ulama Besar di Minangkabau.
Pemerintah terkejut akan tekad
perlawanan akan masyarakat Indonesia
dan setelah mengeluarkan beberapa
penjelasan dan mengadakan pertemuan
dengan Ki Hajar Dewantara, akhirnya
dengan keputusan Gubernur Jenderal
tanggal 13 Februari 1933 ordonansi
Sekolah liar diganti dengan ordonansi
baru.
Gambar: Kongres Taman Siswa Tahun
1930 di Yogyakarta
Perlawan Taman Siswa terhadap
ordonansi sekolah liar merupakan masa
gemilang bagi sejarahnya, yang juga
berarti mempertahankan hak
menentukan diri sendiri bagi bangsa
Indonesia. Sesudah itu Taman Siswa
akan mengadakan lagi perlawanan
terhadap peraturan pemerintah kolonial
yang dapat dianggap merugikan rakyat.
Pada tahun 1935 Taman Siswa
mempunyai 175 cabang yang tersebar di
sekolahnnya ada 200 buah, dari mulai
sekolah rendah hingga sekolah
menengah.
C. SIKAP TAMAN SISWA PADA REVOLUSI DAN
INDONESIA MERDEKA
Pada saat setelah Indonesia merdeka
Taman Siswa mengadakan Rapat Besar
(Konferensi) yang ke-9 di Yogyakarta.
Tapi pada masa kemerdekaan ini tidak
semua guru Taman Siswa menyadari
akan datang juga masa baru untuk
Perguruan nasional mereka. Dalam
Rapat besar itu terdapat tiga pendapat
dikalangan Taman Siswa dalam
menghadapi kemerdekaan.
Pertama, pendapat bahwa tugas
Taman Siswa telah selesai
dengan tercapainya Indonesia
merdeka. Karena menurut
pendukung pendapat ini, peran
taman siswa sebagai penggugah
keinsafan nasional sudah habis,
dan faktor melawan pemerintah
jajahan tidak ada lagi.
Kedua, Taman Siswa masih perlu
ada, sebelum pemerintah
Republik dapat mengadakan
sekolah-sekolah yang mencukupi
keperluan rakyat. Lagi pula isi
sekolah-sekolah negeri pun
belum dapat diubah sekaligus
sebagai warisan sistem
pengajaran yang lampau.
Ketiga, sekolah-sekolah
partikelir yang memang
mempunyai dasar sendiri tetap
diperlukan, walaupun nantinya
jumlah sekolah sudah cukup dan
isinya juga sudah nasional.
Perbedaan pendapat dikalang Taman
Siswa membawa dampak yang tidak bisa
dielakan, para pendukung pendapat
pertama banyak yang meninggalkan
Taman Siswa. Taman Siswa banyak
ditinggalkan oleh pendukung akatif yang
tahan uji. Namun hal ini tidak
mengherankan karena sebenarnya
orang-orang Taman Siswa hanya
berpindah tempat mengisi
kemerdekaan. Misal saja bapak Taman
Siswa sendiri, Ki Hajar Dewantara, pada
awal kemerdekaan menjadi Mentri
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
yang pertama didalam pemerintahan.
Bagi Taman Siswa sendiri yang
terpenting ialah pembentukan panitia
yang berkewajiban meninjau
kembalinya peraturan Taman Siswa
dengan segala isinya. Panitia ini diketuai
oleh S. Manggoensarkoro dan
kesimpiulan panitia ini diterima dalam
Rapat Besar Umum (Kongres) V di
Yogyakarta pada bulan Desember 1947.
Pada masa itu, Belanda sudah memulai
aksi militernya yang pertama pada 21 Juli
1947, sehingga Rapat Besar Umum,
membahas tentang kedudukan cabang-
cabang di daerah pendudukan. Di
daerah pendudukan Belanda muncul
sebutan “sekolah liar” tapi tidak hanya
sekolah partikelir saja tapi sekolah
republik pun dinyatakan “sekolah liar”
ketika sekolah di Jakarta ditutup, maka
gedung Taman Siswa di jalan Garuda 25
dibanjiri oleh murid-murid. Semangat
yang luar biasa ditunjukan oleh sekolah
Taman Siswa yang berada di daerah
pendudukan, mereka berusaha
mempertahankan sekolah mereka meski
Majelis Luhur di Yogyakarta tidak
menyetujui diteruskanya sekolah di
daerah pendudukan. Tapi akhirnya
majelis Luhur mengizinkan untuk
membuka terus cabang-cabang Taman
Siswa di daerah pendudukan.
D. TAMAN SISWA SETELAH KEMERDEKAAN
Salah satu masalah yang dihadapi
Taman Siswa setelah kemerdekaan ialah
meninjau kembali hubungan dengan
pemerintah kita sendiri, terutama dalam
hal penerimaan subsidi. Di kalang
perguruan tinggi, banyak perbedaan
dalam menghadapi masalah ini, yaitu
mereka yang dapat menerima subsidi itu
dan digunakan untuk pengelolaan
sekolah tapi tetap melihat berapa besar
pengaruhnya agar tidak menggangu
prinsip “merdeka mengurus diri sendiri”
dan mereka yang beranggapan agar
melepas sikap oposisi seperti pada
masa kolonial karena dianggap tidak
cocok saat Indonesia merdea. Pada
tahun 1946, sempat ada keterbukaan
untuk menghadapi masa kemerdekaan
untuk merumuskan kembali sas dan
dasar , namun dalam pelaksanaanya
mengenai subsidi ini masih banyak yang
ingin memelihara keadaan seperti yang
lalu.
Di kalangan para pemimpin sedikitnya
tedapat dua aliran. Yang pertama aliran
yang memnginginkan Taman Siswa
terlepas dari sistem pendidikan
pemerintah, merupakan lembaga
pendidikan yang independen, hidup
dalam cita-citanya sendiri dan terus
berusaha agar sebagian masyarakat
menerima konsep pendidikan nasional.
Caranya ialah dengan tetap
mempertahankan sistem pondok yang
relatif terasing dari masyarakat
sekitarnya. Aliran pemikiran yang kedua
ialah mereka yang berpendapat bahwa
perkembangan masyarakat Indonesia
baru sangat berbeda dengan keadaan
zaman kolonial, oleh karena perubahan
perlu dihadapi dengan pemikiran baru.
Taman Siswa dapat menyumbangkan
pengalaman dan keahlian untuk Menteri
Pendidikan dalam usahanya
mengembangkan kebijaksanaan politik
pendidikan nasional.